Sumber foto : suaraflobamora.com
TEMPUR 86, Sabtu (29 Desember 2018). KUPANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTT pada akhir tahun 2018 ini sedang berupaya menghabiskan jatah perjalanan dinas sebanyak 18 kali ke Jakarta dan puluhan kali perjalanan dinas ke kabupaten/kota se-NTT dalam tahun ini. Bahkan sampai saat ini, ada oknum pimpinan dan anggota DPRD masih ‘jungkir balik’ berusaha habiskan jatah perjalanan dinasnya, walaupun hanya sekedar ‘pelesir’ atau numpang ‘nongol’ di Jakarta/daerah.
Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh suaraflobamora.com, realisasi jatah perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD NTT hingga triwulan III tahun 2018 masih rendah, yakni hanya sekitar 60-an persen.
Pada kegiatan Kunjungan Kerja (Kunker) pimpinan dan anggota DPRD dialokasikan belanja perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp 7.867.000.000. Dari alokasi tersebut, hingga triwulan III tahun 2018, baru terserap sekitar Rp 5,2 Milyar atau sekitat 60-an persen.
Realisasi yang paling rendah terjadi pada program Peningkatan Fungsi Pembuatan Perundangan-Undangan. Alokasi belanja perjalanan dinas pada kegiatan ini sebesar Rp 15.784.574.000. Dari alokasi tersebut, realisasi perjalanan dinas DPRD pada kegiatan tersebut baru sekitar Rp 55,19 persen hingga Oktober 2018.
Realisasi yang rendah juga terjadi pada kegiatan Peningkatan Fungsi Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD. Alokasi belanja perjalanan dinas pada kegiatan ini sebesar Rp 14.099.590.000. Dari alokasi tersebut baru terealisasi sekitar 71,63 persen.
Realisasi perjalanan dinas yang rendah itu membuat pimpinan dan anggota DPRD NTT harus ‘jungkir balik’ untuk menghabiskan jatah perjalanan dinasnya pada tahun 2018.
Walaupun hanya sekedar ‘pelesir’ atau sekedar ‘nongol’ di Jakarta atau di kabupaten/kota, pimpinan dan anggota DPRD NTT berupaya habiskan jatah perjalanan dinas tersebut.
“Untuk konsultasi RAPBD (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), perubahan anggaran, konsultasi Perda (Peraturan Daerah, red) dan lainnya, semua pimpinan dan anggota dewan ramai-ramai ke Jakarta. Itu pemborosan anggaran. Anggaran itu akan sangat berguna bagi masyarakat miskin dk NTT,” tandas sumber lingkup Pemprov NTT.
Menurutnya, untuk konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat hanya diperlukan seorang dari unsur pimpinan dewan dan beberapa anggota dari alat kelengkapan dewan yang terkait. “Padahal untuk konsiltasi dan koordinasi hanya diperlukan beberapa orang. Yang lain hanya ke Jakarta untuk sekedar ‘pelesir’ dan numpang ‘nongol’ untuk habiskan jatah perjalanan dinasnya,” ungkap sumber yang tak mau disebutkan namanya.
Tidak hanya itu, lanjutnya, pimpinan dan anggota dewan juga sering menggunakan jatah perjalanan dinasnya untuk kepentingan partai dan pribadi. “Mulai dari urusan partai dan urusan keluarga dan lainnya, mereka sering menggunakan jatah perjalanan dinasnya,” ungkap ASN yang tahu seluk beluk penggunaan anggaran di DPRD NTT.
Seperti diberitakan suaraflobamora.com sebelumnya, Ketua DPRD NTT, Anwar Puageno yang didampingi Wakil Ketua DPRD NTT, Yunus Takandewa dan Alex Ofong dalam jumpa pers, Jumat (21/12/18), mengakui adanya peningkatan alokasi belanja perjalanan dinas DPRD NTT pada tahun 2019 hingga Rp 35,7 Milyar untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD NTT.
“Itu untuk mendukung pelaksanaan tugas pimpinan dan anggota DPRD NTT. Kemudian untuk penyusunan tatib (tata tertib DPRD NTT,red) baru. Kemudian fungsi pengawasan. Kemudian dinamika dewan dengan pemerintah. Apalagi dengan gubernur baru, kita perlu kesepakatan dan lain-lain,” jelas Puageno. (sf/fabian) / Sumber : suaraflobamora.com
